Bisakah Menuntut Ayah Karena Tidak Memberi Nafkah?

Bisakah Menuntut Ayah Karena Tidak Memberi Nafkah?
Pertanyaan :

Assalamualaikum. Saya Rizka umur 20 tahun, anak dari seorang bapak yang menurut saya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Pada Januari 2011, saya dan keluarga mencari papa yang hilang, dan akirnya kami menemukan papa di rumah wanita lain, yang dia sebut sebagai istrinya. Ternyata dari 2008 mereka sudah saling kenal dan menikah siri di (?) pada 2009 tanpa sepengetahuan keluarga saya. Akhirnya saya menarik kembali papa saya ke rumah, dengan harapan bisa kumpul kembali seperti dulu. Tapi tidak lama setelah itu, papa saya pergi lagi. Mungkin karena tekanan dari keluarga kami karena kami masih belum bisa menerima kenyataan kalau papa saya bersikap seperti itu. Sudah 3-4 bulan papa saya pergi tanpa meninggalkan pesan dan memberi kabar ke saya dan keluarga, tapi kami sudah mencari berkali-kali, bahkan keluar kota, tapi tidak ketemu. Belakangan saya menyelidiki facebook dari anak selingkuhan papa, ternyata papa ada bersama keluarga mereka. Hari ini, saya melihat foto papa bersama keluarga selingkuhannya di-upload ke facebook. Papa pergi meninggalkan banyak hutang dan sudah sekitar 2 tahun ini tidak pernah memberi nafkah. Salah satunya saya pernah berhutang ke pacar saya sejumlah Rp25 juta untuk modal usaha papa saya, tapi saya baru tahu kalau uang itu dipakai buat menghidupi keluarga selingkuhannya juga. Mama saya juga sudah berkorban banyak untuk papa saya. Sekarang, apakah saya, kakak saya, dan mama saya, bisa memberi pelajaran (menuntut) pada papa saya atas hal yang tidak dipertanggungjawabkannya itu? Dan apakah saya bisa menuntut selingkuhannya papa? Kalau iya, maka pasal apa saja dan apa hukuman yang tepat? Saya berharap tidak ada perceraian antara mama dan papa, karena saya masih berharap besar keluarga saya bisa utuh kembali. Mohon jawabannya. Terima kasih.

Jawaban :

Sebelumnya, kami turut prihatin dengan masalah yang keluarga Anda alami saat ini.

Dari cerita yang Anda sampaikan, setidaknya ada tiga hal yang akan kami diskusikan dalam jawaban ini yaitu hal terkait dengan nafkah yang tidak diberikan, adanya utang, dan perkawinan siri ayah Anda dengan perempuan lain.

1. Nafkah yang tidak diberikan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Khusus bagi yang beragama Islam, kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Dalam pasal itu diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. biaya pendidikan bagi anak.

Dan jika suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan (lihat Pasal 34 ayat [3] UUP). Bagi penganut agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat.

Dalam salah satu artikel hukumonline “Kejarlah Nafkah Sampai ke Pengadilan” dijelaskan antara lain bahwa istri yang tidak dinafkahi suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu membikin gugatan cerai. Demikian pendapat dari hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut. Lebih jauh dalam artikel itu ditulis:

“Meski dibolehkan Undang-undang, gugatan nafkah memang belum popular di masyarakat. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan. ‘Bahkan kalau misalnya anak butuh biaya sekolah tapi bapaknya yang mampu ternyata tidak mau membiayai, itu bisa digugat,’ jelas Andi.

“Hal positif dibolehkannya gugatan nafkah, ujar Andi, adalah utuhnya biduk rumah tangga. Hakim selaku pemutus sengketa selalu menekankan agar pasutri yang ingin bercerai membatalkan niatnya. ‘Yang paling penting dalam gugatan nafkah adalah pembuktian. Harus jelas berapa penghasilan suami; berapa nafkah yang layak diberikan untuk istri dan anak,’ jelas Andi.”

Jadi, atas nafkah yang tidak diberikan oleh ayah Anda, keluarga Anda dapat mengajukan gugatan nafkah agar kewajiban tersebut dapat diberikan oleh ayah Anda sesuai dengan penghasilannya.

Selain itu, mengenai ayah Anda yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”). Dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat [1] UU PKDRT).

2. Adanya utang.

Perlu digarisbawahi bahwa setiap orang yang berutang memiliki kewajiban untuk melunasi utang tersebut. Bila utang tidak dilunasi, debitor dapat digugat wanprestasi (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – “KUHPerdata”). Lebih jauh mengenai wanprestasi simak Doktrin Gugatan Wanprestasi dan PMH.

Dengan demikian, memang Anda perlu berhati-hati apabila meminjam uang tapi untuk keperluan orang lain (dalam hal ini ayah Anda), namun menggunakan nama Anda sebagai peminjam. Dengan demikian, kewajiban untuk melunasi ada pada Anda karena perikatan yang terjadi (kreditor dan debitor) adalah antara Anda dengan pacar Anda, meskipun ayah Anda yang menggunakan uang tersebut. Dan terhadap utang-utang yang lain, ayah Anda berkewajiban untuk melunasinya. Bila tidak, ada kemungkinan pada kreditor akan menggugat ayah Anda dengan gugatan wanprestasi.

3. Perkawinan siri.

Istilah kawin siri lazimnya mengacu pada perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (Islam), namun tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan siri tidak diakui oleh hukum negara. Akibatnya, hak-hak istri yang dikawin secara siri serta anak-anaknya tidak dilindungi oleh hukum jika si suami tidak memenuhi hak-hak tersebut. Sang istri misalnya tidak dapat menggugat si suami jika suatu saat yang bersangkutan meninggalkan dia dan anak-anaknya. Demikian kurang lebih status perkawinan siri ayah Anda dengan istri sirinya.

Karena perkawinan siri ayah Anda tidak diakui secara hukum, maka ibu Anda tidak dapat menuntut agar perkawinan siri tersebut dibatalkan. Simak pula Perceraian Kawin Siri.

Jadi, dengan asumsi perkawinan ayah Anda dengan ibu Anda dahulu dilakukan sesuai hukum yang berlaku (sesuai hukum agama dan dicatatkan), maka yang diakui oleh hukum adalah perkawinan ayah Anda dengan ibu Anda. Yang dapat dilakukan ibu Anda dalam hal ini adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban no. 1 di atas.

Demikian jawaban dari kami, semoga Anda dan keluarga dapat menemukan jalan keluar yang terbaik.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Leave a comment

Filed under Hukum Keluarga & Waris, Hukum Perdata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s