Kemenkumham-Polri Bentuk Tim Gabungan Selidiki Paspor Palsu

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kepolisian Republik Indonesia memperkuat koordinasi. Langkah ini ditempuh setelah terungkap kasus paspor palsu atas nama Sony Laksono yang diduga digunakan Gayus Halomoan Tambunan.

 

Dalam rangka penguatan koordinasi itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengadakan pertemuan dengan Kapolri Timur Pradopo. Secara khusus, pertemuan membahas penanganan kasus paspor palsu. “Kami memang sepakat melanjutkan tim bersama antara Polri dan Kementerian Hukum,” kata Patrialis Akbar di gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (14/1).

 

Sejauh ini polisi sudah menahan orang yang diduga punya kaitan langsung dengan pembuatan paspor. Patrialis sendiri meyakini paspor itu dibuat di luar kantor imigrasi.

 

Menurut Patrialis, Tim Gabungan bertugas untuk mengungkap secara tuntas kasus-kasus yang berkaitan dengan pemalsuan paspor. Awal penyelidikan terhadap paspor palsu atas nama Sony Laksono merupakan pintu untuk membongkar kasus-kasus besar lainnya. “Oleh karena itu melanjutkan hasil kesepakatan di Mahkumkjakpol terutama antara Kemenkumham dan Polri kami bertekad bersama untuk membongkar semua jaringan-jaringan (paspor palsu) itu,” tutur politisi dari PAN ini.

 

Selain ingin membongkar sindikat paspor palsu, Tim Gabungan, kata Patrialis, akan menelusuri pihak-pihak yang diduga punya masalah dengan paspor. Misalnya, warga negara asing yang memiliki izin tinggal sementaranya bermasalah dan izin kerjanya juga tidak jelas. Maka itu, penyelidikan paspor palsu berkaitan dengan masalah yang ditimbulkan dari pembuatan paspor itu sendiri.

 

Sejak kasus paspor palsu mencuat sepekan terakhir, Kemenkumham mengaku belum mengetahui asal paspor atas nama Sony Laksono dibuat. Menurut Patrialis, hingga kini penyelidikan pembuatan paspor tersebut masih dilakukan, bekerjasama dengan Polri. “Kami punya 118 kantor imigrasi, jaringannya tidak satupun ditemukan itu. Bahkan di tempat-tempat yang kita curigai selama ini. Kami sudah jalan ke sana tapi belum ditemukan,” tandasnya.

 

Meski begitu, ia menegaskan akan ada sanksi tegas dari Kemenkumham apabila ada pegawainya yang terlibat dalam pembuatan paspor tersebut. Menurutnya, sanksi yang akan diberikan akan dimasukkan ke dalam kesalahan masing-masing pihak. “Bagi yang terlibat pidana, pertanggungjawaban pidana. Bagi yang terlibat administratif, pertanggungjawaban administratif,” ujarnya.

 

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Ito Sumardi. Menurutnya, koordinasi dengan Kemenkumham merupakan pengembangan penyelidikan. Terkait penyelidikan mengenai paspor palsu, Ito menegaskan sudah dilakukan pihaknya semenjak masalah paspor palsu mencuat. “Ini (tim) sudah berjalan sejak Gayus ke luar negeri, ditemukan identitas dan semoga mendapatkan hal-hal positif,” tandasnya.

 

Rencananya, selain membahas mengenai paspor, Tim Gabungan akan membahas masalah mafia pajak. Menurut Ito, pembahasan dilakukan karena kasus Gayus tersebut melibatkan beberapa pegawai di sejumlah instansi negara. Maka itu, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi lain terkait kasus ini. Diantaranya adalah, KPK, PPATK dan Dirjen Pajak.

 

“Kemudian di sini menunjukkan bahwa memang ada sistim kelemahan yang harus kita akui yang menyebabkan dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, sekarang kan upaya yang sangat serius tentunya dari semua lembaga hukum untuk memperbaiki sistem. Sehingga tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Inilah kita memerlukan kerjasama dengan instansi terkait,” katanya.

 

Mengenai keterlibatan pengusaha berinisial HS dalam pembuatan paspor palsu, Ito enggan bicara banyak. Menurutnya, benar tidaknya keterlibatan pengusaha tersebut masih diselidiki. “Belum tahu, masih penyelidikan. Itu kan masih katanya Gayus, Kalau katanya Gayus, itu kan harus kita cari kaitannya bukti-buktinya dahulu,” ujarnya.

 

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penanganan kasus Gayus masih berjalan. KPK melibatkan kerjasama dengan pihak Kepolisian. Pekan depan KPK akan mengembangkan penelusuran pencarian data dan informasi mengenai kasus Gayus ke Kementerian Keuangan dan PPATK. “Kita harap pertemuan minggu depan itu ada titik terang terkait pengungkapan kasus gayus,” pungkasnya.

Leave a comment

Filed under BERITA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s