Kemenkumham Keukeuh Berikan Ayin Pembebasan Bersyarat

Pihak Kementerian Hukum dan HAM tampaknya sudah bulat memberikan pembebasan bersyarat kepada ‘ratu suap’ Artalyta Suryani alias Ayin. Kalau tak ada aral merintang, pada 27 Januari mendatang Ayin bisa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang (Lapas).

 

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten (Kakanwil) Poppy Pudjiaswati kepada wartawan di Gedung Kemenkumham Jakarta, Rabu (12/1).

 

Berdasarkan hitungan petugas Lapas, pada 27 Januari mendatang Ayin sudah menjalani dua pertiga masa hukumannya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. “Biar orang-orang berkata apa saja. Tapi kita selaku petugas tetap menerapkan peraturan yang berlaku,” kata Poppy.

 

Lebih jauh Poppy mengaku tak mempermasalahkan kasus fasilitas mewah di ruangan Ayin di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur beberapa waktu lalu. “Pada saat dia di Pondok Bambu, memang bermasalah. Setelah dia dipindah ke Lapas Tangerang, ternyata dia berkelakuan baik. Justru bermanfaat bagi warga binaan yang lain. Apakah satu kesalahan harus seumur hidup ditanamkan, orang itu dicap bersalah seumur hidup? Nggak kan?” tuturnya.

 

Di tempat yang sama Kalapas Tangerang Etty Nurbaeti berusaha meyakinkan bahwa Ayin memang pantas mendapat pembebasan bersyarat. Sebab Ayin dianggap berkelakuan baik saat berada di Lapas. Bahkan Ayin mengikuti serangkaian program pembinaan yang diadakan Lapas seperti, pembinaan agama, kesenian, olahraga dan pendidikan umum.

 

Selain itu, lanjut Etty, Ayin juga aktif memberikan pelajaran bahasa inggris dan bahasa mandarin kepada warga binaan yang lain serta kerap menjadi tokoh di perpusatakaan Lapas. Semua aktivitas Ayin ini dinilai oleh Tim Penilai dari Lapas. “Nilai-nilai itu yang kemudian disidangkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), bagaimana pembinaan sudah dilaksanakan,” kata Etty.

 

Inspektur Jenderal Kemenkumham Sam L Tobing memastikan tak ada ‘permainan’ dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada Ayin. “Kami tidak berani main-main. Apalagi kasus yang menarik perhatian masyarakat. Gila apa, bermain-main dengan kasus yang semua orang mencium? Kita tidak akan berani. Tapi kalau untuk penegakkan hukum, ayo. Kami tidak takut apapun. Asal ada dasarnya,” ujarnya sambil menyatakan bahwa pembebasan bersyarat adalah hak setiap narapidana.

 

Kemarin, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar juga sudah menyebutkan soal pembebasan bersyarat Ayin pada 27 Januari nanti. “Itu sesuai jadwal yang tanpa dikurangi remisi.”

 

Jika pihak Kemenkumham ramai-ramai mendukung pemberian pembebasan bersyarat kepada Ayin, tidak demikian dengan Komisi Pembebasan Korupsi. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pemberian pembebasan bersyarat kepada koruptor harus dilakukan secara hati-hati. Menurut dia, pemberian pembebasan bersyarat kepada koruptor yang sedang menjalani hukuman tanpa kajian mendalam terlebih dahulu bisa melukai rasa keadilan di masyarakat.

 

“Ya sebaiknya dipertimbangkan dengan masak. Jangan sampai melukai rasa keadilan masyarakat yang sudah mengalami korban pemiskinan oleh korupsi,” tutur Busyro di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/1).

 

Ia mencontohkan, pemberian pembebasan bersyarat kepada koruptor baru bisa dilakukan apabila si terpidana benar-benar sakit keras. “Itu (pembebasan bersyarat, red) harus ada perhatian khusus. Prinsipnya tidak, kecuali dalam keadaan tertentu misalnya sakit keras. Kalau enggak, janganlah,” ujar mantan Ketua Komisi Yudisial ini.

 

Berdasarkan catatan hukumonline, Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No: M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas menjelaskan, pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

 

Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf f disebutkan, untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

 

Dalam Pasal 12 Kepmen yang sama, tertulis mengenai tata cara dalam pemberian pembebasan bersyarat. Yakni, TPP Lapas setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan Litmas dari Bapas mengusulkan kepada Kepala Lapas yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan. Ujungnya, keputusan memberikan pembebasan bersyarat ada di tangan Dirjen Pemasyarakatan atas nama menteri.

Leave a comment

Filed under BERITA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s