ANALISIS YURIDIS BEBERAPA PERMASALAHAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

ANALISIS YURIDIS BEBERAPA PERMASALAHAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Oleh:
Akhmad Aulawi, SH., MH.
Latar Belakang
Keberadaan lembaga pembiayaan saat ini bak jamur di musim hujan. Berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa industri multifinance berkembang cukup pesat. Total aset secara nasional pada akhir 2007 tumbuh menjadi Rp 127,26 triliun dari tahun sebelumnya Rp 108,34 triliun, atau terjadi kenaikan 17,5%. Selanjutnya berdasarkan berdasarkan data Bank Indonesia (BI) terbaru, hingga Agustus 2010, total pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 175,17 triliun. Angka ini lebih tinggi 27,68% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009 sebesar Rp 137,91 triliun.
Jumlah yang signifikan tersebut tidak memungkiri terjadinya persaingan antar perusahaan pembiayaan, baik dalam menawarkan produk maupun persaingan suku bunga yang diterapkan kepada konsumen. Untuk persaingan suku bunga ini, yang banyak diterapkan adalah penurunan suku bunga. Bahkan beberapa perusahaan pembiayaan terkemuka telah menurunkan bunga kreditnya, bahkan ada yang memberikan program bunga khusus dengan bunga lebih rendah 3%-6% dari rata-rata bunga 25%-30%. Disamping itu pula ada perusahaan pembiayaan yang menurunkan bunga kredit dari 30%-31% menjadi 28%-29%.
Saat ini fenomena yang baru juga sedang menggejala di tengah-tengah bisnis pembiayaan. Terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang menawarkan dana tunai. Dengan dalih, pembiayaan kembali (refinancing), sejumlah perusahaan pembiayaan kini menjajal pasar yang notabene milik sektor perbankan ini. Dalam pengaturan yuridis pada prinsipnya hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menggariskan empat kegiatan utama multifinance, yaitu: sewa guna usaha (leasing), pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan kartu kredit.[6]
Selanjutnya, dalam hal pendanaan terhadap perusahaan pembiayaan. Banyak perusahaan pembiayaan yang didanai oleh lembaga perbankan, dimana perusahaan pembiayaan itu biasanya merupakan anak perusahaan dari bank yang memberikan pembiayaan tersebut. Fasilitas pembiayaan ini disalurkan dalam rangka untuk mendorong peningkatan bisnis pembiayaan perusahaan pembiayaan itu. Pendanaan semacam itu dalam perusahaan pembiayaan (multifinance) dikenal dengan skema pembiayaan bersama alias joint financing dengan perbankan. Hal ini dimaklumi karena sebagian multifinance merupakan anak usaha bank.
Perputaran nilai uang yang tidak sedikit di perusahaan pembiayaan, nampaknya belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai yang dapat melindungi kedua belah pihak, baik itu perusahaan pembiayaan maupun konsumen atau nasabah. Pengaturan saat ini yang eksis terhadap perusahaan pembiayaan (multifinance) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Yang menjadi pertanyaan saat ini, masih layakkah pengaturan melalui PMK dan PP terhadap perusahaan pembiayaan. Padahal, subyek dan obyek dari bisnis ini sudah begitu luas diaksepsi oleh masyarakat, serta yang tak kalah pentingnya adanya dana masyarakat yang beredar di perusahaan pembiayaan ini melalui dana perbankan yang dikucurkan dengan jumlah yang cukup signifikan.
Definisi dan Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan
Berbicara mengenai perusahaan pembiayaan (multifinance) yang saat ini banyak terdapat di masyarakat tidak dapat terlepas dari dua peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.  Dalam PMK tersebut, dijelaskan dalam Pasal 1 huruf b, yang disebut Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Beda halnya dengan Perpres No. 9 Tahun 2009, dalam ketentuan tersebut yang disebut dengan Perusahaan Pembiayaan (multifinance) adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
Dua peraturan diatas yang notabene merupakan peraturan pelaksana (operational rule) dari perusahaan pembiayaan memiliki definisi yang berbeda. Namun demikian dengan adagium hukum lex posterior derogat lex priori definisi dari Perpres No. 9 tahun 2009 dapat dijadikan acuan terakhir sebagai ketentuan hukum yang berlaku belakangan. Selanjutnya dalam definisi itu disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan itu merupakan suatu badan usaha. Namun demikian bentuk badan usahanya belum ditentukan secara definitif, baru dalam Pasal 6 Perpres No. 9 tahun 2009 diatur bahwa bentuk perusahaan pembiayaan dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.
Pengaturan perusahaan pembiayaan dalam bentuk perseroan terbatas dan koperasi ini merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Walaupun koperasi dibuka kemungkinan untuk menjadi badan hukum perusahaan pembiayaan, namun bila dilihat dari tujuan koperasi yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, dimana dinyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang?Undang Dasar 1945, nampaknya kurang tepat jika badan usaha yang digunakan untuk perusahaan pembiayaan adalah koperasi. Lain halnya dengan bentuk hukum perseroan terbatas sebagai badan usaha. Bentuk badan hukum perseroan terbatas akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan pembiayaan dalam mendukung langkah operasionalnya, mengingat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur lebih jelas mengenai pendirian, operasional, pengawasan sampai likuidasi perseroan terbatas.
Penetapan Suku Bunga dan Pendanaan Dalam Perusahaan Pembiayaan
Selanjutnya dalam perusahaan pembiayaan hal yang perlu menjadi perhatian adalah penetapan suku bunga.  Pada prinsipnya penetapan suku bunga dikenakan oleh Perusahaan Pembiayaan digunakan untuk menyeimbangkan terhadap meningkatnya beban biaya dana (cost of fund) yang mayoritas bersumber dari pinjaman bank.[9] Kecenderungan saat ini persaingan bunga untuk pembiayaan kendaraan bermotor antarperusahaan multifinance kian ketat. Jor-joran menawarkan suku bunga rendah jadi andalan. Meski itu berarti memotong pendapatan perusahaan, terutama untuk multifinance kecil yang tidak terafiliasi dengan bank.[10] Perang tarif suku bunga ini sebenarnya menjadi suatu fenomena yang menarik antar perusahaan pembiayaan. Bahkan PT BCA Finance yang mengklaim memberikan bunga kredit terendah untuk kredit mobil. Yakni sebesar 4,59% untuk mobil baru dan 7,5% untuk mobil bekas.
Sebenarnya bagaimana penetapan suku bunga yang seharusnya diberlakukan dalam perusahaan pembiayaan. Pada prinsipnya penetapan suku bunga dalam perusahaan pembiayaan sangat tergantung pada bank yang memberikan pembiayaan atau kredit kepada perusahaan pembiayaan dimaksud. Jika bank menurunkan suku bunganya, perusahaan pembiayaan bisa menurunkan suku bunga pembiayaannya. Demikian sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa penetapan suku bunga itu merupakan cost paling tinggi di perusahaan pembiayaan.[12]
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pemberlakuan atau penetapan bunga timbul dari konsekwensi adanya kredit, dimana definisi kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam?meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bila dianalisis dari definisi di atas, bahwa pemberian atau penetapan bunga timbul  akibat adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam?meminjam antara bank dengan pihak lain untuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
Penetapan suku bunga dalam perusahaan pembiayaan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Bank Indonesia, dimana penetapan suku bunga maksimum didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/5/PBI/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tgl 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.[13] Namun demikian suku bunga yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan pembiayaan bervariatif tergantung pada analisis cost and benefit tiap-tiap perusahaan pembiayaan.
Kemudian terkait dengan pendanaan dalam perusahaan pembiayaan, prinsipnya jika melihat ketentuan Pasal 27 PMK No. 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, terdapat 2 (dua) jenis pendanaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yaitu pertama, dengan pembiayaan chanelling, dan kedua, dengan pembiayaan bersama (joint financing). Dalam PMK tersebut, dinyatakan bahwa dalam pembiayaan Channeling seluruh dana untuk pembiayaan berasal dari bank umum dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada bank umum, dimana perusahaan pembiayaan hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau fee dari pengelolaan dana tersebut. Selanjutnya, dalam pembiayaan bersama (joint financing), menurut PMK tersebut dinyatakan bahwa sumber dana untuk pembiayaan ini berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan Bank Umum, dimana risiko yang timbul dari pembiayaan Bersama (Joint Financing) menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai dengan yang diperjanjikan. Penentuan pendanaan pada perusahaan pembiayaan ini biasanya tergantung pada bagaimana perusahaan pembiayaan tersebut. Apabila perusahaan pembiayaan itu merupakan anak perusahaan atau terafiliasi dengan bank, biasanya pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut dengan pembiayaan channeling. Sedang apabila perusahaan pembiayaan tersebut mandiri dan tidak terafiliasi dengan bank, metode pendanaan yang dilakukan dengan bentuk joint financing. Namun demikian, pemilihan metode pembiayaan ini tidak terikat tergantung kesiapan masing-masing perusahaan pembiayaan.
Penutup
Permasalahan terkait dengan definisi, bentuk hukum, suku bunga, dan pendanaan dalam perusahaan pembiayaan yang telah dijelaskan di atas, sebenarnya bukan itu semata-mata, masih banyak permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian dari segi hukum. Mengingat perusahaan pembiayaan ini senantiasa mengalami perkembangan dan dinamika dalam pelaksanaannya. Terlebih pengaturannya dalam suatu Perpres dan PMK, dinilai belum dapat memiliki dampak yang mengikat, tidak hanya bagi perusahaan pembiayaan itu sendiri namun juga kepada masyarakat selaku user dari perusahaan pembiayaan itu sendiri, perlu dipikirkan untuk diatur dalam level perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu pemikiran yang kritis mengenai perusahaan pembiayaan untuk menciptakan perusahaan pembiayaan yang sehat dan baik sangat diharapkan.

Leave a comment

Filed under ARTIKEL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s